Bruce Lee Central – PBN (Private Blog Network)

Kautsar Widya Prabowo • 3 January 2025 21:53

Bogor: Pemerintah berencana meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga pekerja migran. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk mendukung hal tersebut.

“Dalam meningkatkan aksesibitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara/pemerintah,” ujar Menteri Kordinator

“Kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam,” jelasnya.

Dana simpan pinjam ini akan meniru program Permodalan Nasional Madani (PNM). Selain itu, program ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait.

“Tndaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya Kementerian Keuangan, berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran juga kepada UMKM,” jelasnya.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengumumkan ada Rp 6,7 triliun uang hasil korupsi yang diselamatkan Desk Koordinasi Pencegahan dan Tata Kelola.

Hal itu diungkapkan BG, sapaan akrab Budi Gunawan, dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Dalam rapat itu dihadiri antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

“Dalam kurun waktu setelah dibentuk desk bulan 10 (Oktober) hingga saat ini ada tiga bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang lebih Rp 6,7 triliun,” kata BG.

Desk koordinasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 151 Tahun 2024 sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan nasional.

BG juga mengumumkan hasil rapat koordinasi di mana semua pihak menyepakati beberapa langkah dalam upaya pencegahan dan penindakan, perbaikan regulasi dan tata kelola. Seperti penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government di seluruh K/L hingga pemerintah daerah.

Juga fokus dalam pengembalian devisa negara pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya di luar negeri. Agar dana itu bisa kembali ke negara dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!