Penutupan pemerintah (government shutdown) Amerika Serikat (AS) hingga Senin (31/12/2018) sepertinya masih akan berlanjut.
Upaya anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan undang-undang yang dimaksudkan untuk membuka kembali pemerintah, isinya tetap tidak akan memenuhi permintaan Presiden Donald Trump akan dana sebesai US$ 5 miliar untuk membangun tembok pembatas. Hal ini mempengaruhi pendanaan seperempat lembaga federal AS, sejak penutupan dilakukan pada 22 Desember 2018, dan Trump dan Partai Demokrat jauh dari menemukan kata sepakat.
Dilansir dari Reuters, pada Kamis (3/1/2025), setelah mereka mengambil suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrat berniat memberikan suara pada ‘dua bagian paket’ untuk mengakhiri penutupan, sebab prospeknya baik di Senat dan Trump tidak pasti.
Penutupan itu tidak mempengaruhi sebagian besar pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan dan Layanan Pos, yang memiliki dana aman. Namun, sekitar 800.000 karyawan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, dan lainnya telah diberhentikan atau bekerja tanpa upah.
Adapun, berikut rincian hal-hal yang terjadi di agen-agen federal utama:
Keamanan Dalam Negeri
Divisi ini terpengaruh sejak adanya adanya penutupan, lembaga yang terkait adalah yang mengawasi Pabean dan Perlindungan Perbatasan, Penegakan Pabean dan Imigrasi, Administrasi Keamanan Transportasi, Penjaga Pantai dan Dinas Rahasia. Tetapi sebagian besar karyawan dianggap “penting,” sehingga mereka bekerja tanpa dibayar sampai RUU pendanaan disahkan.
Menurut rencana darurat departemen, dari 245.000 karyawan departemen, hampir 213.000 telah dianggap penting.