Bos Badan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan Anggaran Belanja tambahan sebesar Rp 16,02 triliun – kepada Komisi IV DPR RI, di mana tambahan anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran beberapa bantuan pangan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pemberian bantuan seperti bantuan reguler, bantuan pangan, bantuan bencana, dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bos Badan Pangan Minta Anggaran 2026 Ditambah Jadi Rp 16,1 Triliun – Hal ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor E-356-MK-02-2025 dan B-383-D.9-PP.04.03-05-2025. Secara lebih rinci, usulan tambahan program reguler sebesar Rp 250 miliar, bantuan pangan Rp 13,71 triliun, bantuan bencana alam Rp 13,14 miliar, serta SPHP Rp 2,05 triliun. Sebagai informasi, pagu indikatif Bapanas mencapai Rp 79,4 miliar, turun 52,96% dari pagu pasca efisiensi 2025. Dengan pagu indikatif tersebut, Arief menjelaskan belum dapat mengakomodasi gaji dan tunjangan kinerja untuk CPNS pengadaan 2024 sebanyak 147 orang.
Bos Badan Pangan Minta Anggaran 2026 Ditambah Jadi Rp 16,1 Triliun
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, kembali mengusulkan kenaikan anggaran K/L Bapanas untuk tahun 2026, yaitu menjadi Rp 16,1 triliun. Usulan ini bertujuan memperkuat ketahanan dan stabilitas pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani serta mewujudkan kemandirian pangan.
Latar Belakang Permintaan Anggaran Rp 16,1 Triliun
-
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah instrumen utama Bapanas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
-
Sejak 2024–2025, pemerintah telah mengalokasikan dana kurang lebih Rp 16 triliun–Rp 16,6 triliun untuk mendukung serapan Beras/PGB oleh Bulog .
-
Penyerapan ini mencakup 3 juta ton gabah/beras guna menghadapi panen raya dan menjaga stok nasional .
Mengapa Anggaran Perlu Ditambah di 2026?
Tingginya Surplus dan Potensi Impor
- Data BPS per Januari–Maret 2025 menunjukkan surplus produksi beras nasional mencapai 8,59 juta ton, hampir dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya .
- Namun, surplus tidak otomatis terdistribusi merata bila manajemen dan logistik tidak optimal — risiko impor kembali meningkat.
Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani
- Kenaikan pada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) menjadi Rp 6.500/kg tanpa rafaksi telah meningkatkan penerimaan petani .
- Tetapi, biaya produksi tinggi (pupuk, logistik, penyimpanan) cenderung menurunkan margin keuntungan petani .
Fungsi Cadangan Strategis
-
Stok cadangan beras Bulog saat ini berada di kisaran 1,9–2 juta ton.
-
Dengan cadangan tambahan sekitar 3 juta ton, total CBP diprediksi mencapai 5 juta ton selama 3–4 bulan ke depan .
-
Ketersediaan ini vital untuk merespons kondisi darurat seperti bencana alam dan gangguan distribusi.
Dampak Positif dari Penambahan Anggaran
Kemandirian Pangan
Penyerapan gabah oleh Bulog berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto membantu mengurangi ketergantungan impor .
Penguatan Ekonomi Lokal
Setiap pembelian gabah oleh Bulog menggerakkan distribusi uang hingga 4–5 kali lipat di tingkat desa, menurut Kepala BGN Dadan Hindayana .
Perlindungan Harga Pangan
Dengan dana cadangan cukup, pemerintah mampu menjaga harga beras tetap stabil saat ada penurunan harga atau fluktuasi pasar .
Tantangan dan Risiko
Tata Kelola dan Korupsi
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti masih lemahnya tata kelola MBG (Makan Bergizi Gratis) dan cadangan pangan — vendor potong siluman, administrasi lamban, serta risiko penyalahgunaan anggaran .
Infrastruktur dan Logistik
Petani di daerah sulit seperti Kalimantan dan Sulawesi butuh dukungan infrastruktur agar panen tidak rusak dan mata rantai distribusi lancar .
Keseimbangan Harga
Jika pasokan terlalu banyak, harga bisa turun drastis, merugikan petani; sebaliknya, pasokan kurang mengancam konsumen. Ini dilema yang harus diatur lewat cadangan dan intervensi reguler .
Strategi Pengelolaan Anggaran 2026
Digitalisasi Pelacakan Stok
Investasi dalam sistem IT untuk real-time monitoring stok dan distribusi bisa mencegah kebocoran stok serta penyalahgunaan anggaran.
Keterlibatan Pelaku Lokal
Optimalisasi keterlibatan logistik desa, petani koperasi, dan penggilingan lokal berpotensi menekan biaya overhead dan mempersingkat rantai distribusi.
Audit dan Transparansi
Menerapkan audit berkala dan transparansi vendor dari tahap tender hingga pembayaran. Masyarakat bisa dilibatkan sebagai pengawas independen.
Integrasi Kebijakan antar-K/L
Sinergi antara Bapanas, BGN (Badan Gizi Nasional), Bulog, dan Kemendagri/Kementan menjamin integrasi antara cadangan pangan, edukasi nutrisi, dan pemasaran lokal.
Contoh Praktis dan Studi Kasus
Kasus Harga Rafaksi
Pada 2025, pemerintah menghapus rafaksi pada pembelian gabah, menaikkan HPP menjadi Rp 6.500/kg; ini mencegah petani dibayar rendah karena mutu dan memperkuat daya beli mereka .
Bulog Serap 3 Juta Ton
Dengan dukungan dana Rp 16 triliun, Bulog berhasil menyerap 3 juta ton gabah/beras pada Januari–April 2025, stabilisasi harga, dan stok cadangan .
Proyeksi dan Harapan 2026
-
Dengan tambahan anggaran Rp 16,1 triliun, Bapanas diharapkan bisa mengelola cadangan beras sebesar 5–6 juta ton.
-
Target utama adalah mengurangi impor beras, mencapai swasembada pangan, dan memastikan acak penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil.
-
Selain beras, fokus juga akan diperluas untuk pangan pokok lain seperti jagung, telur, dan daging unggas.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Penambahan anggaran Bapanas tahun 2026 menjadi Rp 16,1 triliun adalah langkah strategis yang dipercaya mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, mengamankan pemasukan petani, dan memperkuat kedaulatan pangan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada:
- Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel,
- Peningkatan logistik dan infrastruktur,
- Kolaborasi dengan pelaku lokal,
- Integrasi program gizi (MBG) dan cadangan pangan,
- Monitoring dan evaluasi berkala.